Minahasa Utara – Rapat koordinasi antara Aliansi Pemerhati Lingkungan dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terkait penanganan bencana banjir yang kerap terjadi di ruas Jalan Soekarno berlangsung dengan tertib dan penuh semangat kolaborasi.
Aliansi yang diprakarsai oleh Fikri Alkatiri selaku Ketua Umum Garda Timur Indonesia (GTI), Stenly Sendow selaku Ketua Nusa Utara, serta Peps Kembuan selaku Ketua Benteng Nusa, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, khususnya kepada Bupati Minahasa Utara, yang telah merespons aspirasi masyarakat dan membuka ruang dialog untuk mencari solusi atas persoalan banjir yang selama ini dikeluhkan warga.
Dalam rapat tersebut, sejumlah poin penting menjadi perhatian dan komitmen bersama untuk ditindaklanjuti, di antaranya:
1. Perbaikan jalur drainase pada titik-titik yang dinilai menjadi penyebab utama terjadinya genangan dan banjir.
2. Pemeliharaan serta pembersihan drainase secara berkala guna memastikan aliran air tetap berjalan optimal.
3. Evaluasi terhadap pihak developer perumahan terkait pemenuhan kewajiban Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan aspek lingkungan lainnya yang berpotensi memengaruhi sistem resapan air.
4. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan persoalan tata kelola lingkungan dan infrastruktur drainase.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum melalui Kepala Bidang menjelaskan bahwa pembangunan drainase pada ruas Jalan Soekarno merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Namun demikian, mengingat kondisi yang sudah masuk kategori darurat dan berdampak langsung terhadap masyarakat, pihak PU Kabupaten Minahasa Utara menyatakan kesiapan untuk mengajukan usulan pembangunan drainase kepada pemerintah yang berwenang agar penanganannya dapat segera direalisasikan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Donald Tintingon, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Olfy Kalengkongan, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum melalui Kepala Bidang, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Umbase Mayuntu, serta perwakilan Dinas Tata Ruang melalui Kepala Bidang Michel.
Aliansi Pemerhati Lingkungan menegaskan akan terus mengawal seluruh hasil rapat dan komitmen yang telah disepakati bersama agar tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan dapat diwujudkan melalui langkah nyata demi mengurangi risiko banjir serta menciptakan tata kelola lingkungan yang lebih baik di Kabupaten Minahasa Utara.
“Kami mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam menerima masukan masyarakat. Harapan kami, seluruh poin yang telah dibahas dapat segera ditindaklanjuti sehingga persoalan banjir di ruas Jalan Soekarno dapat teratasi secara menyeluruh dan berkelanjutan,” ujar Fikri Alkatiri mewakili Aliansi Pemerhati Lingkungan.
