newsparameter.com | BANDUNG – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengharapkan 15 perwakilan parlemen negara dan dua organisasi yang hadir dalam Konferensi Internasional Ketua Majelis Permusyawaratan, Majelis Suro, atau Nama Sejenis Lainnya dari anggota negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam bisa mendukung inisiasi MPR RI dan menjadi inisiator bersama untuk mewujudkan berdirinya Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Suro atau nama sejenis lainnya.
“Untuk nama forum ini, dan sesuai dengan visi besar yang kita pikirkan bersama, bila para pimpinan delegasi menyetujui maka MPR RI mengusulkan nama Forum for World Consultative Assembly (Forum MPR Dunia),” kata Bambang Soesatyo dalam sambutan Pembukaan Konferensi Internasional Pimpinan Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Suro atau Nama Sejenis Lainnya dari Negara-negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam, di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Selasa (25/10/2022).
Pembukaan konferensi internasional ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof Dr M. Mahfud M.D, para Pimpinan MPR yaitu Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Lestari Moerdijat, Sjarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad, serta Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono. Hadir pula Ketua Mahkamah Agung H.M. Sjarifuddin, Ketua Komisi Yudisial Prof Dr Mukti Fajar Nur Dewata, Wakil Ketua DPD H. Sultan Bachtiar Najamudin, serta delegasi dari 15 negara dan dua organisasi internasional.
Konferensi internasional di Bandung ini diikuti sebanyak 15 lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Suro, atau Nama Sejenis Lainnya dan para Pimpinannya serta dua organisasi internasional, yaitu Sekjen dari Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI (PUIC) serta Pimpinan dari Moslem World League (Liga Muslim Dunia). Delegasi negara yang mengikuti konferensi internasional ini adalah Republik Indonesia, Kerajaan Arab Saudi, Kerajaan Maroko, Republik Arab Mesir, Republik Islam Pakistan, Palestina, Malaysia, Republik Mozambik, Republik Yaman, Republik Turki, Republik Islam Iran, Republik Irak, Kerajaan Yordania Hasyimiyah.
Menurut Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, negara-negara anggota organisasi kerja sama Islam dan parlemennya mempunyai potensi untuk mengambil peran yang konstruktuf dan kolaboratif untuk mengatasi berbagai gejolak dan tantangan global seperti ancaman krisis global, perubahan iklim, dan lainnya. Negara-negara anggota OKI merupakan kekuatan kolektif terbesar kedua di dunia, setelah PBB.
Selain itu, menurut laporan Mastercard dan Crescent Rating, pada tahun 2022, populasi umat Islam sudah mencapai 2 miliar jiwa, dan tersebar di sekitar 200 negara. Jumlah umat Islam tersebut setara dengan 25% dari populasi global. “Fakta ini merupakan potensi besar bagi negara-negara anggota OKI, dengan akumulasi potensi ekonomi, politik, dan parlemennya diharapkan mampu mengambil peran untuk secara kolektif tampil memimpin upaya-upaya global dalam mencapai pembangunan berkelanjutan terutama terkait menciptakan kesejahteraan dan mengatasi krisis iklim global,” kata Ketua MPR dari Fraksi Partai Golkar ini.
Bamsoet menambahkan, keberadaan organisasi internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Persatuan Parlemen Negara-negara Anggota OKI (PUIC), dan Liga Muslim Dunia, telah banyak berperan dan berkontribusi mengatasi berbagai persoalan global. Namun, pesatnya arus globalisasi dan kemajuan peradaban manusia yang ditopang kemajuan Iptek, telah menyisakan sejumlah persoalan yang semakin kompleks. “Itulah kurang lebih alasan MPR RI berinisiatif menghadirkan Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Suro, atau Nama Sejenis lainnya yang belum terwadahi eksistensinya di lingkungan OKI, PUIC, maupun IPU,” papar Bamsoet.
Gagasan pembentukan Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia oleh MPR RI, lanjut Bamsoet, adalah untuk menguatkan kerja sama dalam mengatasi berbagai krisis yang dihadapi umat manusia tanpa mengesampingkan keberadaan Organisation of Islamic Cooperation (OIC), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), atau Muslim World League yang sudah lama eksis, bahkan untuk menjadi mitra yang menguatkannya.
Lima Alasan
Bamsoet menyebut lima alasan pentingnya pembentukan Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau nama lain yang disepakati. Pertama, ikatan solidaritas di antara negara OKI dan PUIC-nya begitu kuat, sehingga dibutuhkan bermacam saluran yang bisa mewadahi aspirasi selain dari lembaga yang sudah ada. Forum MPR Dunia yang diinisiasi MPR RI bisa memaksimalkan potensi diplomasi keparlemenan sesuai dengan karakteristik isu, peroslaan, serta kewenangan.
Kedua, spektrum persoalan kemanusiaan di negara-negara OKI dan lain-lainnya membutuhkan peranan dari lebih banyak lagi elemen kelembagaan termasuk parlemen untuk bekerja sama dan berkolaborasi untuk berkontribusi menjadi solusi atas permasalahan yang ada. Ketiga, pembentukan Forum MPR, Majelis Suro, dan nama sejenis lainnya juga dalam rangka menjadi mitra atau yang memperkuat fungsi dan peran dari PUIC.
Keempat, kerja sama antar lembaga dalam forum atau lembaga internasional diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang bisa ditindaklanjuti lembaga itu atau mitranya, sesuai tugas dan fungsi lembaga itu. Kelima, kerja sama antar lembaga dalam organisasi internasional diharapkan dapat menguatkan kontribusi lembaga internasional yang sudah lama eksis dalam menyelesaikan persoalan kemanusiaan dan persoalan global, yaitu menciptakan perdamaian, peradaban, dan keamanan bagi keberlangsungan hidup manusia.
“Kita semuanya berharap agar forum ini dapat sukses menguatkan forum-forum yang ada baik di tingkat PUIC maupun IPU nantinya. Dengan menyegarkan kembali Spirit Bandung dengan Konferensi Asia Afrika-nya Tahun 1955, dan kita dapat bersama-sama melakukan kegiatan koordinatif dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi umat manusia di seluruh dunia,” pungkas Bamsoet.
