Newsparameter.vom|PESAWARAN, LAMPUNG — Rabu, 9 September 2026 — Dugaan keberadaan fasilitas pengolahan material emas yang dikenal masyarakat sebagai “tong” di kawasan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, kembali mencuat. Kali ini, persoalan tersebut tidak hanya menjadi perbincangan di tengah masyarakat, tetapi mulai didorong ke ranah pemeriksaan resmi oleh Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara (DPD LIPAN) Pesawaran dan WN88.
Kedua lembaga tersebut menyatakan siap membawa dugaan itu kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Permintaan mereka tegas: lokasi harus diperiksa, legalitas harus dibuka, asal material harus ditelusuri, pengelola harus diketahui, dan mekanisme pengolahan serta pengelolaan limbah harus diverifikasi secara langsung.
Ketua DPD LIPAN Pesawaran, Sumarah, menegaskan bahwa keberadaan fasilitas yang diduga digunakan dalam proses pengolahan material emas tidak boleh dibiarkan menjadi tanda tanya tanpa pemeriksaan. Menurutnya, publik berhak mengetahui apakah kegiatan tersebut memiliki dasar legalitas dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
«“Kami tidak ingin mendahului proses hukum. Tetapi kalau memang ada aktivitas pengolahan material emas, harus jelas legalitasnya, asal materialnya dari mana, siapa pengelolanya, dan bagaimana limbahnya dikelola. Karena itu kami akan mendorong APH untuk turun dan melakukan pemeriksaan,” tegas Sumarah.»
Menurut LIPAN, persoalan ini tidak cukup dijawab hanya dengan melihat ada atau tidaknya bangunan atau fasilitas yang disebut “tong”. Jika benar terdapat aktivitas pengolahan material emas, maka pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sumber material, status lahan, izin kegiatan, metode pengolahan, penggunaan bahan tertentu, hingga sistem pengelolaan limbah.
BUKAN SEKADAR SOAL “TONG”, ASAL MATERIAL HARUS DITELUSURI
Hal senada disampaikan Sekretaris WN88, Virdian. Ia meminta aparat tidak mengabaikan informasi yang berkembang di tengah masyarakat, terlebih apabila aktivitas tersebut berada di kawasan yang memiliki keterkaitan dengan aliran sungai dan lingkungan yang dimanfaatkan masyarakat.
«“Kami meminta APH turun langsung. Jangan hanya berdasarkan informasi sepihak. Periksa lokasi, cek dokumen dan legalitasnya, telusuri asal material, serta lihat bagaimana proses pengolahan dan limbahnya. Kalau legal, tentu harus dapat dibuktikan. Kalau ternyata ada pelanggaran, kami berharap diproses sesuai ketentuan,” ujar Virdian.»
Virdian menambahkan, laporan yang akan disampaikan WN88 bersama pihak terkait bukan bertujuan untuk menuduh atau menghakimi pihak tertentu. Langkah tersebut, kata dia, merupakan bentuk pengawasan masyarakat agar setiap aktivitas yang berpotensi berkaitan dengan pertambangan dan pengolahan mineral berjalan sesuai aturan.
Pertanyaan paling mendasar kini mengarah pada asal material. Jika material yang masuk ke fasilitas tersebut berasal dari aktivitas pertambangan, maka status sumber material dan legalitas kegiatan pertambangannya juga perlu dipastikan.
LIPAN dan WN88 meminta aparat tidak berhenti pada pemeriksaan fisik fasilitas. Rantai aktivitas harus ditelusuri secara utuh: siapa pemasok material, siapa pengelola fasilitas, dari mana material berasal, bagaimana material diproses, serta ke mana hasil samping atau limbahnya berakhir.
ASPEK LINGKUNGAN JANGAN SAMPAI LOLOS DARI PEMERIKSAAN
Persoalan lingkungan juga menjadi titik penting yang diminta untuk dibuka. Apabila dalam proses pengolahan digunakan bahan kimia atau menghasilkan limbah tertentu, maka mekanisme penyimpanan, penggunaan, pengolahan, hingga pembuangan limbah perlu diperiksa oleh instansi berwenang.
«“Yang kami dorong adalah pemeriksaan menyeluruh. Jangan sampai persoalan baru ditangani setelah muncul dampak. Pencegahan dan pengawasan harus dilakukan sejak awal,” kata Sumarah.»
LIPAN juga mendorong dilakukannya pengujian laboratorium apabila pemeriksaan lapangan menemukan indikasi yang memerlukan pembuktian ilmiah. Dengan demikian, dugaan pencemaran atau dampak lingkungan tidak berhenti sebagai perdebatan berdasarkan asumsi, tetapi dapat diuji melalui data dan hasil pemeriksaan ilmiah.
LIPAN-WN88: JANGAN ADA AKTIVITAS YANG LUPUT DARI PENGAWASAN
Baik Sumarah maupun Virdian menekankan bahwa dugaan keberadaan “tong” pengolahan emas tersebut masih membutuhkan verifikasi resmi. Keduanya tidak ingin membuat kesimpulan hukum sebelum aparat melakukan pemeriksaan dan pembuktian.
«“Kalau ternyata tidak ada pelanggaran, kami juga siap menerima hasil pemeriksaan. Tetapi apabila ditemukan pelanggaran, tentu harus ada tindakan sesuai hukum. Prinsipnya adalah transparansi dan kepastian hukum,” tegas Sumarah.»
Dengan rencana pelaporan tersebut, LIPAN dan WN88 berharap APH serta instansi terkait segera melakukan pengecekan lapangan. Mereka juga meminta agar seluruh pihak yang berkaitan dengan aktivitas tersebut diberikan ruang untuk memberikan keterangan sekaligus menunjukkan dokumen legalitasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan aktivitas pengolahan material emas menggunakan fasilitas “tong” di Way Ratai belum dapat dinyatakan sebagai kegiatan ilegal sebelum dilakukan pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak berwenang.
Dengan demikian, bola kini berada di tangan APH dan instansi terkait. Pemeriksaan lapangan menjadi penting untuk menjawab seluruh pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat—apakah kegiatan tersebut memiliki legalitas, dari mana material berasal, siapa yang mengelola, bagaimana prosesnya berlangsung, dan bagaimana limbahnya ditangani.
Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan konfirmasi bagi pihak yang merasa berkaitan dengan dugaan aktivitas tersebut. Setiap informasi tambahan yang dapat diverifikasi akan menjadi bagian dari pemberitaan lanjutan.
(Tim)
