NewsParameter -Depok – Pers sejak lama dikenal sebagai pilar keempat demokrasi. Ia hadir bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi menjadi mata dan telinga publik dalam mengawasi kekuasaan. Dalam sistem demokrasi yang sehat, pers memiliki fungsi penting sebagai alat kontrol sosial menyampaikan kritik, mengungkap fakta, dan memastikan bahwa pemerintah tetap bekerja untuk kepentingan rakyat. Namun, fungsi itu perlahan memudar ketika media mulai terlalu dekat dengan kekuasaan.
Hari ini, kita menyaksikan fenomena ketika sebagian media lebih sibuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah dibanding menjaga independensinya sendiri. Kritik mulai dipoles menjadi pujian, investigasi berubah menjadi pencitraan, dan keberanian jurnalistik perlahan digantikan oleh kepentingan kerja sama. Pers tidak lagi “menggonggong” terhadap penyimpangan kekuasaan, melainkan duduk nyaman di bawah meja yang sama dengan para penguasa.
Padahal, kritik adalah napas utama pers. Dalam dunia jurnalistik, kritik bukanlah bentuk kebencian terhadap pemerintah, melainkan bagian dari tanggung jawab moral untuk menjaga demokrasi tetap hidup. Pers yang kritis membantu pemerintah melihat kesalahan, mendengar suara rakyat, dan memperbaiki kebijakan yang bermasalah. Tanpa kritik, kekuasaan cenderung tumbuh tanpa pengawasan.
Pers yang terlalu bergantung pada pemerintah lambat laun akan kehilangan keberanian. Ketergantungan terhadap anggaran publikasi, kontrak kerja sama, atau akses kekuasaan sering kali membuat media memilih jalan aman. Akibatnya, berita yang muncul hanya menampilkan sisi positif pemerintah, sementara persoalan rakyat dibiarkan tenggelam tanpa perhatian.
Fenomena ini sangat berbahaya. Ketika media tidak lagi menjalankan fungsi kontrol sosial, masyarakat kehilangan sumber informasi yang objektif. Publik hanya disuguhi narasi tunggal yang menguntungkan penguasa. Dalam kondisi seperti itu, demokrasi sebenarnya sedang melemah secara perlahan, sebab tidak ada lagi ruang kritik yang sehat dan independen.
Menjadi Slogan
Lebih ironis lagi, sebagian wartawan akhirnya terjebak dalam budaya “asal aman”. Kritik dianggap ancaman terhadap relasi dengan pemerintah. Wartawan yang seharusnya berdiri bersama kepentingan publik justru dipaksa memilih antara idealisme atau kenyamanan. Di titik inilah pers mulai kehilangan jiwanya.
Pers sejatinya bukan humas pemerintah. Tugas pers bukan menjaga citra kekuasaan, melainkan menjaga kebenaran agar tetap terdengar di tengah kepentingan politik dan ekonomi. Jika media hanya menjadi corong kekuasaan, maka rakyat kehilangan salah satu benteng penting demokrasi.
Sejarah membuktikan bahwa pers yang kuat lahir dari keberanian, bukan kedekatan dengan penguasa. Banyak perubahan besar dalam demokrasi justru lahir karena keberanian wartawan mengungkap fakta yang disembunyikan. Pers yang hidup adalah pers yang berani bertanya, berani mengkritik, dan berani berdiri di pihak publik meski menghadapi tekanan.
Karena itu, media harus kembali mengingat jati dirinya. Kerja sama dengan pemerintah boleh saja dilakukan selama tidak membungkam kritik dan independensi. Pers harus menjaga jarak yang sehat dengan kekuasaan agar tetap mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif.
Sebab ketika pers tak lagi menggonggong terhadap penyimpangan, saat itulah demokrasi mulai kehilangan penjaganya. Dan ketika kritik mati di bawah bayang kekuasaan, yang tersisa hanyalah media tanpa jiwa dan rakyat tanpa suara.(*.).
