Newsparameter.com | Jayapura – Setelah melalui proses pembahasan antara Badan Anggaran DPRP dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua maka DPR Papua bersama dengan Pemprov Papua akhirnya menandatangani Persetujuan Bersama Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA–PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPR Papua, Selasa, (21/11/2023)
Rapat Paripurna dalam rangka penandatanganan persetujuan bersama terhadap RKUA–PPAS APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2024 ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRP Dr.Yunus Wonda,SH.,MH di dampingi Pj.Gubernur Papua yang diwakili oleh Plt.Asisten I Sekda Papua Yohanis Walilo.
Dengan telah ditandatanganinya KUA-PPAS APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024 ini maka Wakil Ketua I DPR Papua Dr Yunus Wonda, SH, MH berharap Pemerintah Provinsi Papua segera menyusun rancangan APBD tahun anggaran 2024 untuk segera dibahas sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh DPRP, “Kami harap jadwal yang sudah kami berikan kepada pemeirntah, harus disesuaikan. Apalagi, pembahasan APBD ini diberikan batas waktu oleh pemerintah pusat sampai tanggal 30 November untuk disahkan. Itu bukan batas sidang, tapi materinya harus diserahkan ke Kemendagri untuk dilakukan evaluasi,” Tegas Wonda
Untuk itu, lanjut Politisi Partai Demokrat Papua ini, dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh DPRP melalui rapat Badan Musyawarah dimana jadwal rapat Paripurna dalam rangka pembahasan rancangan APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2024 itu akan digelar pada Jumat, 24 Nopember 2023 dan selanjutnya APBD 2024 akan disahkan pada Rabu, 29 Nopember 2023,” Kita harap tidak ada pergseran jadwal mengingat tanggal 28 November nanti itu masuk masa kampanya, dan untuk itu pihak eksekutif harus menyesuaikan, “Ujarny
Ditambahkan Wonda bahwa mengingatkan dengan kondisi fiskal pada APBD Provinsi Papua tahun 2024 yang sangat minim, diharapkan Pemprov Papua benar benar menganggarkan program yang sangat prioritas dan digunakan semaksimalkan mungkin untuk pelayanan publik, “Pemerintah harus mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Saya pikir Pemprov Papua punya perencanaan itu,” Tutupnya. (AW/LS/IS/Tim Humas DPRP)
