Newsparameter.com|Depok, 9 April 2026 — Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKB, H. Ade Ibrahim, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta penyaluran bantuan sosial. Hal tersebut disampaikannya usai kegiatan reses yang berlangsung di wilayah Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.
Dalam keterangannya kepada awak media, Ade Ibrahim mengungkapkan bahwa kehadiran Lurah Tugu yang baru menjadi bagian penting dalam forum reses tersebut. Menurutnya, masyarakat perlu mengenal langsung pejabat wilayah yang akan melayani dan menyampaikan berbagai program pemerintah.
“Alhamdulillah, pada hari ini reses kami dihadiri oleh Bu Lurah. Sengaja saya mengundang pejabat di tingkat kelurahan agar masyarakat tahu bahwa beliau adalah lurah baru. Selain itu, Bu Lurah juga bisa memberikan informasi terkait pembangunan di wilayah Kota Depok,” ujarnya.
Ia menambahkan, antusiasme masyarakat terhadap kehadiran lurah baru cukup tinggi. Warga dinilai aktif menyampaikan aspirasi maupun pertanyaan mengenai pelayanan publik dan program pembangunan.
Terkait realisasi anggaran melalui pokok pikiran (pokir) DPRD, Ade Ibrahim menjelaskan bahwa saat ini pembangunan yang sudah berjalan masih berfokus pada sektor infrastruktur.
“Kalau dari pokir saya, yang sudah berjalan baru infrastruktur. Untuk program lainnya masih dalam proses, khususnya bantuan bagi masjid dan madrasah,” jelasnya.
Ia juga menyebut bahwa pembangunan infrastruktur baru terealisasi di satu titik di wilayah Dapil Kota Depok, sementara program lain masih menunggu tahapan administrasi dan proses pencairan.
Dalam forum tersebut, persoalan bantuan sosial dan sistem desil dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) turut menjadi perhatian warga. Menanggapi hal itu, Ade Ibrahim menegaskan bahwa masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan tetap memiliki kesempatan untuk dilakukan penyesuaian data.
“Asalkan warga tersebut memang benar-benar membutuhkan bantuan, meskipun saat ini berada di desil 6 atau 7, masih bisa kembali ke desil 1 sampai 5 melalui proses verifikasi,” katanya.
Ia menjelaskan, warga dapat melapor ke kelurahan untuk selanjutnya dilakukan pendataan oleh petugas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). Setelah itu, petugas akan melakukan pengecekan langsung ke rumah warga guna memastikan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
Selain isu bantuan sosial, program BIMROH yang kini berganti nama menjadi insentif bagi guru ngaji dan guru lekra turut menjadi sorotan. Ade Ibrahim menyampaikan bahwa kuota penerima bantuan tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya.
“Tahun ini programnya hanya berganti istilah saja. Kuotanya sekitar 550 penerima, padahal tahun lalu mencapai 2.000 penerima,” ungkapnya.
Menurutnya, penurunan kuota tersebut diduga karena masa transisi program serta adanya prioritas anggaran lain dari pemerintah daerah. Meski demikian, pihaknya di komisi terkait akan mendorong agar kuota penerima kembali ditingkatkan pada tahun 2027.
“Kami akan mengusulkan agar minimal kembali ke kuota lama, yaitu sekitar 2.000 penerima, bahkan kalau bisa lebih banyak lagi,” tambahnya.
Sementara itu, Lurah Tugu, Ayu Dwi Pratiwi, menyampaikan bahwa masyarakat yang mengalami kendala terkait jaminan kesehatan maupun data bantuan sosial dapat langsung mendatangi Puskesos di kelurahan.
“Banyak pertanyaan dari masyarakat terkait jaminan kesehatan. Warga bisa langsung datang ke Puskesos karena petugas di sana siap membantu dan menjembatani kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pengecekan status desil dilakukan berdasarkan sistem dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga. Oleh sebab itu, masyarakat diminta aktif melakukan pembaruan data apabila terjadi perubahan kondisi ekonomi.
Kegiatan reses tersebut menjadi ruang dialog antara masyarakat, pemerintah kelurahan, dan wakil rakyat untuk membahas berbagai persoalan sosial, pembangunan, hingga kesejahteraan warga di wilayah Cimanggis dan sekitarnya.(*)NP,Hilman/red
