Newsparameter.com|Mesuji – Juadi perwakilan Warga Talang Batu secara resmi melayangkan laporan dan permohonan penindakan hukum kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT BNCW. Perusahaan tersebut ditengarai kuat telah melakukan perluasan lahan dan menanam kelapa sawit di luar kawasan Hak Guna Usaha (HGU) yang sah.
Juadi menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai wujud kepedulian masyarakat dalam mendukung komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo untuk memberantas mafia lahan serta menertibkan jutaan hektar kebun sawit ilegal di Indonesia.
“Kami meminta Pak Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kementerian terkait, khususnya Kementerian ATR/BPN serta Kementerian LHK, untuk segera menurunkan tim investigasi ke lapangan. PT BNCW diduga kuat telah mengangkangi aturan hukum dengan menanam sawit di luar koordinat HGU mereka,” ujar Juadi dalam keterangan tertulisnya di Mesuji Sabtu (1/7/2026).
Berdasarkan temuan data dan hasil komunikasi dengan beberapa pihak di lapangan, aktivitas penanaman di luar konsesi ini dinilai telah merugikan negara dari sektor pendapatan pajak serta merampas potensi ruang kelola lingkungan hidup bagi masyarakat lokal.
Juadi menilai tindakan PT BNCW melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Sesuai aturan, korporasi yang melakukan usaha perkebunan di atas lahan tanpa hak atau di luar izin yang sah dapat dikenakan sanksi administratif berat hingga pidana penjara dan denda.
“Komitmen Presiden Prabowo untuk menyita kebun-kebun sawit ilegal harus dibuktikan secara merata, tidak terkecuali pada PT BNCW. Jangan sampai ada pembiaran terhadap korporasi nakal yang merusak tata kelola sumber daya alam kita,” tambah Juadi.(Tim)
