Newsparameter.com|Lampung Tengah -Terungkapnya dugaan skandal besar penciptaan ratusan tenaga honorer fiktif yang menyeret nama pejabat tinggi, memicu kemarahan sekaligus rasa malu yang mendalam. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) , M. Nurullah RS, menuntut tegas kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung agar segera menindaklanjuti penetapan tersangka dan segera memasukkan Welly, sekarang menjabat Sekretaris Daerah Lampung Tengah (Lamteng), ke dalam tahanan penjara.
Penyidik menduga pelaku telah dengan sengaja memasukkan 387 nama tenaga honorer fiktif ke dalam data kepegawaian negara. Lebih parahnya, dana gaji untuk nama-nama yang tidak nyata itu tetap dicairkan setiap bulan menggunakan uang rakyat. Anggaran yang seharusnya untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, diduga habis dikantongi secara licik.
Perkara korupsi berkedok kepegawaian ini diduga terjadi saat Welly masih menjabat sebagai Kepala BKPSDM Kota Metro pada periode 2024–2025. Anehnya, meski sudah terjerat dugaan kejahatan serius, ia justru masih duduk nyaman di kursi jabatan strategis sebagai Sekda Kabupaten Lampung Tengah hingga hari ini. Alasan pemerintah daerah soal mekanisme administrasi dan praduga tak bersalah dinilai sekadar tameng perlindungan bagi pelaku.
“Saya sungguh merasa malu dan sangat kecewa atas perilaku para pemimpin di kabupaten kelahiran saya sendiri!” ungkap M. Nurullah dengan nada getir.
Ia menyoroti fakta yang sangat memprihatinkan, Sudah berapa banyak Bupati, anggota DPR, serta Kepala Dinas di daerah ini yang tertangkap tangan OTT KPK dan masuk penjara? Namun, hal itu ternyata sama sekali tidak memberikan efek jera. Kejahatan terus terulang, seolah menjadi budaya yang mendarah daging di lingkungan pemerintahan setempat.
“Kasus ini bukti nyata betapa tebalnya kulit para pemimpin kita. Lihat saja, ratusan nama palsu dibuat hanya untuk mencuri gaji rakyat setiap bulan. Apakah mereka tidak punya rasa malu sama sekali?” tambahnya dengan tegas.
M. Nurullah menegaskan, hukum tidak boleh berjalan lambat hanya karena pelakunya pejabat. Fakta dugaan kerugian yang terus mengalir setiap saat harus segera dihentikan.
“Kami minta Kapolda Lampung bertindak tegas! Segera proses hukum dan jebloskan ke penjara. Jangan biarkan aturan administrasi dijadikan alasan untuk melindungi orang yang merusak nama baik daerahnya sendiri. Rakyat sudah muak melihat pejabat mencuri dengan tenang tanpa ada yang berani menindak tegas,” pungkas Ketum PWDPI itu.
