Newsparameter.com | Jayapura – Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRP mendukung penuh Sensus Aset Barang Milik Daerah (BMD) yang sementara dilaksanakan oleh Tim Aset Pemerintah Provinsi Papua ” Kami mendukung Sensus Aset Barang Milik Daerah yang sementara dilaksanakan oleh BPKAD Provinsi Papua,” Tegas Ketua Pansus Aset DPRP Junaidi Rahim kepada Tim Humas DPRP usai memimpin Rapat Kerja Pansus Aset bersama BPKAD, Inspektorat dan BAPENDA diruang Rapat Badan Anggaran DPRP, Senin, (02/10/2023)
Dikatakan Junaidi Rahim bahwa pelaksanaan Sensus Aset yang mulai dilaksanakan dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2023 ini diharapkan akan menjadi solusi dalam penataan dan pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Papua,” Kami Pansus Aset tinggal menunggu data konkrit, terukur dan konferensif terkait Aset milik pemerintah dan sambil meninggu hasil Sensus Aset, kita di Pansus akan melakukan kajian yang lebih dalam terkait problematika aset guna mencari solusi atau formula yang tepat terkait pengelolaan aset milik daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah, ” Ujarnya
Lebih jauh dikatakan Junaidi Rahim bahwa hasil Sensus Aset yang merupakan bagian dari kerja pemerintah daerah dan BPK serta supervisi dari KPK terkait pengelolaan dan penataan aset milik pemerintah Provinsi Papua,” Hasil kerja Sensus Aset yang dilakukan oleh BPKAD nantinya menjadi hasil kerja antara pemerintah dan Pansus Aset yang meski kita hanya diberikan laporan hasil sensus Aset ” Ucapnya
Ditambahkan Junaidi Rahim, bahwa sambil menunggu hasil Sensus Aset, Pansus Aset juga akan melakukan kegiatan monitoring lapangan untuk memastikan keberadaan aset milik Pemprov Papua,”Sambil menunggu hasil Sensus, Tim Pansus sementara melakukan invenstarisasi masalah aset. Selain itu kita juga akan melakukan kegiatan monitoring ke sejumlah kabupaten dan provinsi pemekaran guna memastikan keberadaan aset milik pemetintah provinsi Papua termasuk kami juga akan ke Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia yang terdapat Aset milik Pemerintah Provinsi Papua, seperti Mess Cenderawasih di Jakarta, Hotel Mapia dan Kapet Biiak serta aset-aset milik Pemprov Papua lainnya yang bangunan fisiknya ada tapi sertifikatnya tidak ada dan seterusnya. Dengan harapam ketika semua aset bisa terdata, diharapkan pengelolaannya dapat memberikan konzribusi PAD Provinsi Papua, ” Pungkasnya. ( AW/Manu/ Tim Humas DPRP)