Bitung, Newsparameter.com – Aliansi Bitung Bergerak menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Kota Bitung pada Rabu (3/9/2025). Aksi tersebut mendapat respons positif dari Pemerintah Kota Bitung dan unsur DPRD.
Puluhan massa yang terdiri dari mahasiswa, buruh, dan organisasi masyarakat (Ormas) melakukan orasi di jalan utama depan kantor DPRD. Setelah melalui proses negosiasi, 15 perwakilan massa diizinkan masuk ke dalam gedung DPRD untuk bertemu dengan para pejabat daerah.
Wali Kota Bitung Hengky Honandar SE bersama Wakil Wali Kota Randito Maringka, Ketua DPRD Vivy Jeanet Ganap, serta sejumlah anggota DPRD menerima langsung perwakilan massa di ruang paripurna. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh dialog terbuka.
Usai diskusi, Wali Kota, Wakil Wali Kota, jajaran DPRD, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menemui massa di luar gedung. Dalam kesempatan itu, aliansi menyampaikan aspirasi terkait isu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam penyampaiannya, Wali Kota Hengky menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, menjaga keamanan dan kedamaian adalah fondasi utama untuk meningkatkan kepercayaan investor.
“Jika investor percaya pada stabilitas daerah kita, maka lapangan kerja baru akan tercipta dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” ujarnya.
Selain menyinggung iklim investasi, Hengky juga menyoroti persoalan keterbatasan anggaran daerah. Ia menjelaskan bahwa kondisi fiskal yang terbatas memengaruhi realisasi program-program strategis.
“Pemerintah Kota Bitung berharap kondisi anggaran segera pulih agar program kesejahteraan masyarakat dapat berjalan maksimal,” tambahnya.
Wali Kota juga memberikan apresiasi kepada peserta aksi yang dinilai tertib dan damai. Ia menyebut sikap ini mencerminkan kedewasaan demokrasi warga Bitung.
“Terima kasih kepada mahasiswa, buruh, dan Ormas yang menyampaikan aspirasi dengan tertib. Ini modal penting untuk kita semua dalam membangun kota yang lebih baik,” tegas Hengky.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Bitung Vivy Jeanet Ganap memastikan bahwa pihak legislatif akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan agar tuntutan masyarakat bisa diterjemahkan menjadi kebijakan nyata.
“Kami akan memproses aspirasi ini melalui mekanisme resmi DPRD. Semua masukan dari masyarakat akan menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan,” ujar Vivy. (*)
