NewsParameter.Com | Sumut – Wakil Bupati Humbang Hasundutan Oloan Paniaran Nababan, SH, MH membuka Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Humbahas di Pendopo Kantor Bupati, Kompleks Perkantoran Bukit Inspirasi (7/3).
Forum OPD / Lintas OPD ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan rancangan awal RKPD Pemkab Humbahas. Pertemuan ini kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Renja OPD Tahun 2024 dan akan berlangsung selama empat hari.
Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Oloan Paniaran Nababan, SH, MH dalam sambutannya menyampaikan bahwa Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah ini merupakan wadah antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.
Dalam Forum ini juga disempurnakan rancangan kebijakan penyusunan Renja OPD yang nantinya dituangkan dalam RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024. Selain itu, di forum ini kita akan mempertajam target kinerja sasaran, program dan kegiatan prioritas, lokasi dan kelompok sasaran dari masing-masing OPD periode satu tahun mendatang.
Untuk itu, diharapkan partisipasi aktif dari semua peserta yang hadir pada forum ini untuk memberikan masukan dan sasaran yang berkenaan dengan prioritas pembangunan dan program/ kegiatan prioritas yang akan ditungkan dalam RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024.
Sementara itu, Ka Bappeda Pahala H. Lumbangaol, ST, M.Sc, M.Eng dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan menyelaraskan program dan kegiatan OPD dengan hasil musrenbang kecamatan. Mempertajam indikator serta target program/ kegiatan, menyelaraskan kegiatan/program OPD dengan OPD lainnya serta menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas.
Forum ini akan dilaksanakan selama 4 (empat) hari yang dimulai dari tanggal 7 Maret 2023 dengan mengambil tema “Peningkatan perekonomian melalui pembangunan Sumber Daya Manusia, pertanian dan ekonomi kreatif yang didukung pembangunan infrastruktur yang berkeadilan”. (diskominfo)
