NewsParameter.Com | Lampung Utara – Pemerintah mengucurkan Anggaran program Sanimas SPALD-STA 2023 berupa pembuatan bilik toilet sebtik tenk,dan sumur resapan bagi masyarakat yg belum memiliki Closet (WC) yang memenuhi standar kesehatan dengan kreteria penerima memilik ibu hamil, Baduta, Stanting ( kekurangan Gizi/gizi buruk) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Namun tidak demikian yang terjadi di Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah. Program SPALD-STA diduga tidak tepat sasaran dan dijadikan ajang korupsi dan sebagai alat kampanye untuk mencari simpati warga oleh Hasan mantan kades non aktif yang mencalonkan diri menjadi kades kembali.
1. Tidak tepat Sasaran.
Banyak warga yang mampu dan sudah memiliki Wc, bahkan memiliki Wc lebih dari satu, masih menerima bantuan. Contohnya seperti rumah milik warga bernama Made. Made sudah memiliki Wc dua unit, tapi oleh desa masih diberi bantuan Wc Program SPALD- STA karna dipandang orang tersebut punya pengaruh untuk dapat memenangkan Hasan dalam pemilihan Kades. Sementara masih banyak warga yg kurang mampu yang memenuhi kreteria tidak tersentuh bantuan karna dipandang tidak akan memilih Hasan.
2. Diduga dijadikan Ajang Korupsi.
Dugaan dijadikan ajang korupsi karna diduga pembangunan program SPALD-STA tidak sesuai Spesifikasi dan teknis. Menurut penelusuran media ini, tidak semua bilik Wc dan Sebtik tenk memakai besi sesuai petunjuk teknis, karna rangkai besi tersebut hanya di photo, lalu dipindah ke rumah yang lain yang menerima bantuan. Sehingga bangunan Wc yang tidak sesuai dengan yang diharapkan pemerintah.
3. Diduga Anggarannya digunakan untuk biaya politik Hasan mencalonkan diri menjadi kades kembali.
Dugaan ini menguat setelah melihat program SPALD-STA yang dikurangi anggarannya dengan mengurangi material besi dan yang lainnya. Selain itu pembangunan jalan lapen dan drainase yang semestinya selesai pada saat pencairan dana desa tahap pertama, tapi sampai dengan hari ini pembangunan jalan lapen dan Drainase baru terlihat ada tiga tumpukan batu material.
Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan masyatakat, dikemanakan anggarannya ??.
Oleh sebab itu beberapa Elemen masyarakat yang tergabung dalam LSM , Ormas dan organisasi pers yang ada di Lampung akan melakukan pulbaket secara menyeluruh terkait bantuan maupun realisasi DD di desa Negeri Galih Rejo kemudian akan mendorong dugaan penyipangan bantuan dan anggaran DD Desa tersebut ke aparat penegak hukum.
Sampai berita ini dinaikkan baik Hasan selaku kades Non Aktif, ketua Pelaksana SPALD-STA, maupun TPK kegiatan Dana Desa Negeri Galih Rejo belum dapat dimintai keterangan dan tanggapan. (Tim)
