Jayapura – Polda Papua menggelar Sosialisasi Manajemen Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Kapabilitas APIP, Itwasda dan Jajaran yang bertempat di Hotel Horison Ultima Entrop Kota Jayapura, Rabu (14/9).
Kegiatan tersebut diresmikan oleh Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri, S.I.K. didampingi Irwasda Polda Papua Kombes Pol. Alfred Papare, S.I.K. dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tri Wibowo Aji, A.K., M.Si.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Korwas JFA Bidang B3APIP Eko Hery Winarno dan para PJU Polda Papua.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk melaksanakan Pengawasan Intern Guna Mendukung Program Prioritas Kapolri Pada Penguatan Fungsi Pengawasan.
Pada kesempatannya Irwasda Polda Papua mmenyampaikan bahwa Tema kegiatan pada hari ini adalah “Manajemen Pengawasan Dalam rangka Peningkatan Kapabilitas APIP di Polda Papua, Itwasda dan jajaran siap melaksanakan pengawasan Intern guna mendukung program prioritas Kapolri pada fungsi pengawasan”.
“Dalam pelaksanaannya kita juga memanggil pemateri/narasumber yang berasal dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua, Auditor Madya, Irbid, Parik di Itwasda dan Bidkeu Polda Papua. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh para Kasiwas dan staf Siwas Polres Jajaran Polda Papua sebanyak 35 personel dan seluruh peserta akan tinggal di Hotel Horison ini selama 3 (tiga) hari,” ucap Kombes Pol Alfred.
Dikesempatan yang sama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tri Wibowo Aji, AK., M.Si. juga menyampaikan, disini akan ada rekan-rekan kami dan ini salah satu bentuk tugas kami di BPKP yaitu disalah satu tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, yang diharapkan kami dari BPKP akan ada usaha-usaha pencegahan yang lebih efektif dalam rangka mencegah keuangan negara agar tidak bocor.
“Dalam mengatisipasi hal tersebut, unsur pimpinan berperan sangat penting untuk meningkatkan kinerja yang lebih berkualitas. Dimana dalam manajemen kinerja terdapat suatu lingkup fungsi pengawasan terkait dengan perumusan pekerjaan, perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban,” ujarnya.
Lebih lanjut ketua BPKP mengatakan pemeriksaan adalah bagian dari bentuk pengawasan, kami harap dalam pelaksanaan sosialisasi manajemen pengawasan ini, agar dapat didiskusikan dan ditanyakan serta kita siap menerima konsultasi diluar acara ini.
Dikesempatan yang sama, Kapolda Papua juga menyampaikan tata kelola merupakan suatu kombinasi kebijakan, prosedur, proses dan struktur yang diterapkan oleh organisasi untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuannya. Dari pengertian tersebut tersirat bahwa penerapan tata kelola tidak terlepas dari tujuan suatu organisasi, oleh karenanya pendekatan untuk menerapkan tata kelola di setiap organisasi dapat berbeda‐beda tergantung dari tujuan masing‐masing organisasi.
“Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, seluruh pimpinan organisasi baik itu Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan,” tutur Kapolda.
Lebih jelas, APIP memiliki peran strategis dalam menunjang dan memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel. Namun sayangnya, selama ini masih terdapat cara pandang lama dimana APIP hanya bertindak sebagai watchdog yang identik dengan pencari kesalahan.
“Oleh karena itu, perlu adanya pergeseran paradigma pengawasan dimana APIP dituntut untuk mampu melakukan penjaminan kualitas (quality assurance), dimana ia turut berperan secara aktif dan menjadi bagian dari penyelesaian masalah,” jelas Mathius Fakhiri.
Disamping menjalankan fungsi assurance dan consulting, APIP diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis (strategic partner) yang membantu pimpinan dan jajaran manajemen dalam menyelesaikan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan best practice audit internal terkini, mendorong unit audit intern untuk menjadi trusted advisor bagi organisasi dalam menghadapi beragam permasalahan, serta mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi.
“Menindaklanjuti hal ini, untuk meningkatkan kapabilitas personel fungsi pengawasan, maka dilaksanakan penyelenggarakan sosialisasi sebagai upaya peningkatan kemampuan fungsi pengawasan terutama pada aspek maturitas SPIP, manajemen resiko dan peningkatan kapabilitas APIP,” tutur Kapolda Papua.
Kapolda menekankan yang pertama pengawasan merupakan bagian dari manajemen sehingga selaku pengemban fungsi pengawasan saudara-saudara harus dapat melaksanakan “ngesti tata wikuning nata” yang artinya mampu memposisikan diri sebagai konsultan guna memberikan solusi kepada pimpinan dalam menata organisasi.
“Atas nama Polda Papua saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Papua dan tim serta narasumber lainnya atas kesediaannya dalam berbagi ilmu kepada peserta sosialisasi,” tandas Irjen Pol M. D. Fakhiri.
Usai menyampaikan sambutannya, Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri, S.I.K. membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Manajemen Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Kapabilitas APIP, Itwasda dan Jajaran Siap Melaksanakan Pengawasan Intern Guna Mendukung Program Prioritas Kapolri Pada Penguatan Fungsi Pengawasan yang ditandai dengan pemukulan tifa.
