Newsparameter | Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai mengungkapkan dalam sebuah pernyataan di media sosial bahwa dirinya telah menerima Haris Azhar untuk berdiskusi mengenai isu Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Selain itu, Pigai juga menyampaikan bahwa ia menerima banyak masukan dari berbagai tokoh, termasuk pengacara HAM, konsultan HAM, dan mantan pimpinan Komnas HAM lainnya.
Dalam diskusi tersebut, Pigai menyoroti pendekatan Indonesia terhadap isu Bisnis dan HAM di tingkat internasional, khususnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Saya menegaskan bahwa Indonesia saat ini masih memposisikan diri sebagai negara voluntari dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Bisnis dan HAM,” ujarnya. Sabtu, (11/01/2024).
Namun, kata Pigai, membuka peluang bagi Indonesia untuk bertransisi menjadi negara mandatory, seiring dengan rencana penyusunan Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri HAM (Permen HAM), dan berbagai kebijakan terkait lainnya.
Pernyataan ini menunjukkan komitmen Pigai dalam mendorong dialog strategis tentang pentingnya tanggung jawab perusahaan terhadap HAM, baik di tingkat nasional maupun global.(*)
