NewsParameter.Com | SEMARANG – Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Teguh Setyabudi, mewakili Mendagri Muhammad Tito Karnavian menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Teguh menekankan 8 arahan Presiden Joko Widodo.
“Arahan pak presiden tersebut agar dijadikan fokus pembangunan termasuk perencanaan pembangunan tahun 2024,” kata Teguh Setyabudi di sela-sela sambutannya belum lama ini.
Adapun 8 arahan Jokowi itu yakni; (1) Kendalikan inflasi. Pantau langsung harga di lapangan. Hati-hati mengatur tarif (PDAM, angkutan umum), (2) Turunkan kemiskinan ekstrem sampai target 0% pada 2024, (3) Fokus turunkan stunting, (4) Perhatikan investasi. Jangan ada izin yang berbulan-bulan, (5) Pastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri, (6) Kabupaten/kota harus mulai mendesain kotanya dengan baik sehingga memiliki diferensiasi dan memaksimalkan potensi daerah, (7) Jaga stabilitas politik dan keamanan menuju pada Pemilu 2024, dan (8) Jamin kebebasan beragama. Jangan sampai konstitusi kalah oleh kesepakatan.
Selain arahan Presiden, Teguh juga menyampaikan lima arahan yang ditekankan Kemendagri yaitu : (1) memastikan kesinambungan pembangunan dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan, mengutamakan pencapaian outcome dan impact pembangunan, (2) memperhatikan konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, (3) kesiapan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, (4) kesiapan dukungan dan pengkondisian tahun politik persiapan Pemilu-Pilkada Serentak 2024.
“Dan arahan kelima mendagri yaitu mengutamakan penggunaan aplikasi SIPD dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah,” ujarnya.
Teguh menambahkan bahwa, pemda setempat juga harus memperhatikan tahapan dan jadwal penyelesaian RKPD Tahun 2024, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan regulasi terbaru (UU HKPD, Pedoman RKPD tahun 2024, dan lainnya), dokumen perencanaan (RPJMN, RKP), isu strategis, hasil rakortekrenbang (hasil kesepakatan pada Rakortekbang), hasil pengendalian dan evaluasi dan pokir DPRD.
Teguh menyebutkan, hasil Rakortekrenbang 2023, terdapat 3 (tiga) target indikator makro telah disepakati, dan 2 (dua) indikator makro masih perlu dikaji atau disesuaikan dan ditingkatkan. Provinsi Jawa Tengah juga diberi kesempatan untuk mengajukan 20 (dua puluh) usulan proyek nasional yang akan dikerjakan di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut : terdapat 3 (tiga) usulan diakomodir dan terdapat 14 (empat belas) usulan proyek akan dibahas lebih lanjut pada Musrenbangnas tahun 2023.
“Khusus untuk usulan proyek yang masih akan dibahas lebih lanjut, pemerintah daerah agar menyiapkan data dukung yang dibutuhkan” Tegas Teguh.
Pada kesempatan itu, Teguh turut memberikan apresiasi kepada Pemda Jateng atas capaian indikator makro Provinsi Jateng Tahun 2021 ke 2022 yang menunjukan kondisi lebih baik. Menurut Teguh, tingkat kemiskinan di Jateng pada tahun 2021 sebesar 11,25% menjadi 10,98% pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2021 sebesar 72,16 poin menjadi 72,79 poin pada tahun 2022, Rasio Gini pada tahun 2021 sebesar 0,368 poin menjadi 0,366 poin pada tahun 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2021 sebesar 5,95% menjadi 5,57% pada tahun 2022 dan Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sebesar 3,33% meningkat pada tahun 2022 menjadi 5,31%.
“Saya mengapresiasi capaian tingkat kemiskinan, rasio gini, dan LPE yang telah melebihi capaian nasional. Saya berharap capaian pembangunan yang telah diwujudkan perlu dipertahankan dan ditingkatkan serta agar terus ditingkatkan capaian pembangunan yang masih di bawah target nasional, sehingga perlu dioptimalkan lebih lanjut,” Tegas Teguh.
Diakhir sambutannya, Teguh meminta agar pimpinan dan anggota DPRD dan seluruh pemangku kepentingan lainnya yang hadir, diharapkan dapat memberi saran dan masukan bagi penyempurnaan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, agar RKPD 2024 dapat mampu diandalkan untuk menghadapi dinamika dan tantangan, serta mencerminkan aspirasi masyarakat Jawa Tengah pada umumnya.
Musrenbang RKPD Jateng 2024 turut dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Jateng, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI diwakili oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Ir. Rachman Arief Dienaputra M.Eng, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI diwakili oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Dr.Vivi Yulaswati, MSc, Akademisi, Kepala Bappeda Provinsi, Sekretaris Daerah, Unsur Forkopimda Provinsi Jateng, Kepala OPD se-Provinsi Jateng, stakeholders terkait di Wilayah Jateng serta perwakilan Kementerian/Lembaga terundang.
