Newsparameter.com | Ratatotok, Minahasa Tenggara — Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Kebun Raya Ratatotok kini semakin tak terbendung. Kawasan yang semestinya dijaga sebagai zona konservasi dan hutan lindung kini berubah menjadi lahan tambang ilegal yang rusak parah akibat ulah para pelaku yang terus beroperasi tanpa rasa takut terhadap hukum.
Kepala UPTD Kebun Raya Ratatotok, Tenny Tulandi, membenarkan aktivitas tersebut dan mengaku bahwa pihaknya sudah dua kali melaporkan ke Polres Minahasa Tenggara (Mitra). Namun, hingga kini belum ada langkah penindakan tegas terhadap para pelaku PETI.
“Torang so pernah lapor, mar susah… karena banyak kepentingan petinggi dari APH. Ini para pelaku di sini dorang cuman dengar dari APH. Mana ada dorang pake pa torang sini. Klo jadi apa-apa, selalu torang yang disalahkan, padahal torang selama ini cuma jadi penonton,” ujar Tenny dengan nada kecewa. Selasa, (21/10/2025).
Pernyataan Tenny ini membuka mata publik bahwa ada dugaan kuat keterlibatan dan kepentingan oknum aparat penegak hukum (APH) dalam aktivitas tambang ilegal tersebut. Sementara itu, kerusakan lingkungan terus meluas, aliran sungai tercemar, dan fungsi ekosistem hutan lindung di sekitar Kebun Raya Ratatotok nyaris hilang.
Menanggapi kondisi ini, Ketua Umum LSM Garda Timur Indonesia (GTI), Fikri Alkatiri, mengecam keras lemahnya penegakan hukum di wilayah Minahasa Tenggara. Ia menilai Polres Mitra telah gagal menjalankan amanat Kapolri dalam memberantas aktivitas PETI di Sulawesi Utara.
> “Ini bentuk pembiaran yang sangat memalukan. Kalau laporan resmi dari Kepala UPTD saja tidak digubris, berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Kami dari LSM GTI mendesak Kapolda Sulut untuk segera turun tangan langsung dan mencopot Kapolres Mitra bila terbukti tidak mampu menegakkan hukum dengan tegas,” tegas Fikri Alkatiri.
Fikri juga menambahkan bahwa praktik seperti ini bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mencederai wibawa institusi kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat dan penjaga hukum.
> “Jangan sampai Polres Mitra dicap sebagai pelindung mafia tambang. Negara tidak boleh kalah dengan kepentingan segelintir oknum. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas,” pungkasnya.
Situasi di Kebun Raya Ratatotok kini menjadi potret suram penegakan hukum dan tata kelola lingkungan di daerah, di mana aparat seolah menutup mata terhadap perusakan hutan lindung yang nyata-nyata terjadi di depan publik. (Red).
