Newsparameter.com | Jakarta – Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD), Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Iwan Kurniawan, mengapresiasi kinerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah menyelesaikan dokumen Laporan Evaluasi RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) tahun 2005-2025.
“Kami memberikan apresiasi kepada Bappeda Prov Kepulauan Bangka Belitung atas komitmennya dalam menjalankan amanat Surat Edaran Menteri Nomor 600.2.11570/SJ tentang Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025,” kata Direktur PEIPD, Iwan Kurniawan dalam pertemuannya dengan Prov Kepulauan Bangka Belitung, di ruangannya belum lama ini.
Menurutnya, pertemuan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pencapaian visi dan misi daerah yang diwujudkan melalui sasaran pokok dan arah kebijakan dalam RPJMD 4 periode.
Melalui evaluasi tersebut, dapat dianalisis faktor determinan yang mempengaruhi capaian pembangunan jangka panjang di Provinsi Kep. Bangka Belitung, untuk menjadi input strategis perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang kedepan di tahun 2025-2045.
Selanjutnya, laporan yang telah diserahkan kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah akan dianalisis lebih lanjut sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Evaluasi RPJPD Wilayah Sumatera Tahun 2005-2025 kepada Menteri Dalam Negeri.
Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung diharapkan dapat menggunakan hasil evaluasi dalam merumuskan kebijakan dalam RPJPD Tahun 2025-2045.
Terkait penyusunan Ranwal RPJPD, diharapkan secara simultan diselesaikan pada Tahun 2023, hal ini sesuai dengan amanat dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Kep. Bangka Belitung, Fery Insani, memaparkan bahwa, kinerja keempat periode dalam RPJPD 2005-2025 seluruhnya mencapai kategori sangat tinggi.
Beberapa faktor pendorong dalam capaian RPJPD, diantaranya terdapat peningkatan konsumsi rumah tangga; iklim investasi kondusif; serta transformasi sektoral.
“Sementara itu beberapa faktor penghambatnya adalah, adanya pandemi Covid-19; fluktuasi harga komoditas; dan isu geopolitik,” ujar Fery.
Rapat dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi Kep. Bangka Belitung beserta jajaran ASN provinsi dan perwakilan Ditjen Bina Pembangunan Daerah.
