Newsparameter.com | Banten – ILO Selenggarakan pertermuan konsultasi kelapa sawit lintas pemangku kepentingan kelapa sawit indonesia, kegiatan ini dilaksanakan di hotel Gran Melia , Kuningan – Jakarta Selatan Tgl 13 Sept 2023 dan dibuka oleh Director ILO Jakarta-Timor Leste, Mrs Michiko Miyamoto melalui Zoom,Sektor kelapa sawit merupakan andalan kinerja perdagangan nasional Indonesia. Pada tahun 2021, Indonesia mengekspor total USD 27,3 Miliar minyak elapa sawit, yang menjadikan Indonesia menjadi eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia dimana salah satu negara tujuan ekspor tersebut adalah Amerika Serikat dengan capaian nilai USD 1,3 miliar. Selain kelapa sawit, sektor perikanan juga merupakan salah satu produk ekspor Indonesia dengan sumbangan sekitar USD 5,72 miliar.
Tentu semakin besarnya peluang ekspor pada kedua sektor tersebut tentu menimbulkan banyak tantangan pada pekerjaan layak pada sektor sawit dan perikanan. Masalah adanya praktik bentuk pekerjaan yang tidak standar, informalitas, upah rendah, kondisi kerja yang tidak aman dan berbahaya, partisipasi perempuan yang diabaikan, dan jumlah pengawas ketenagakerjaan yang sangat terbatas menjadi tantangan dalam hubungan ketenagakerjaan pada sektor tersebut. Menyadari hal tersebut Kantor ILO Jakarta melakukan pertemuan konsultasi hasil kerja ILO di Sektor Kelapa Sawit dengan menghadirkan unsur tripartit antara Pemerintah, GAPKI (Pengusaha) dan JAPBUSI (Serikat Pekerja/Serikat Buruh).
Yunirwan Gah selaku penanggung jawab proyek ILO pertemuan tersebut dilakukan juga diskusi konsultasi tentang “Advancing Workers’ Rights in Indonesia’s Palm Oil Sector” giat ini dipandu langsung oleh beliau.
Menurut Yunirwan Gah bahwa dalam industri kelapa sawit terutama di perkebunan perlu penguatan kapasitas Serikat Pekerja/Serikat Buruh, peningkatan kwalitas dialog sosial dan penguatan bipartite serta tripartit. Sebagaimana diketahui Pekerja pedesaan di Indo-Pasifik menghasilkan beberapa komoditas, termasuk produk ekspor utama.
“Proyek ini berfokus pada sektor[1]sektor tertentu: perkebunan pisang, pengolahan tuna, dan pertambangan (emas dan nikel) di Filipina dan industri pengolahankelapa sawit dan ikan di Indonesia.Mengatak, ” DPP-FTIA sangat mengharapkan pada penyelenggara untuk giat mendatang agar mengundang DPC-GAPKI Aceh Mengatakan
DPP-FTIA berharap juga agar diundang Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kab.Nagan Raya, terkait persoalan hanya utk menerbitkan nomor bukti pencatatan serikat pekerja/serikat buruh di tingkat perusahaan, terkesan enggan dan tidak mendukung program pemerintah karena harus membutuhkan waktu setahun meskipun syarat sudah dipenuhi sesuai pasal 18 UU No.21/2000, ttg SP/SB. perlu saya katakan bahwa SP/SB didirikan utk bertujuan agar terwujud Hubungan Industrial yang Harmonis, dinamis dan berkeadilan dialog antara buruh dan pengusaha dapat berjalan drngan baik. dengan dilahirkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). giat ini dihadiri oleh Bapak Nico dari KEMNAKER RI, yang mengatakan bahwa persentase perusahaan yg mempunyai PKB hanya 15 persen dari jumlah perusahaan yg ada. Ketum DPP-FTIA juga mengatakan Lembaga Kerja Sama Tri Partit (LKS) Kab.Nagan Raya belum ada, sehingga diduga ada pengusaha yang membayar upah dibawah ketentuan sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK)
“DPP-FTIA adalah satu dari 9 Federasi atau 4 Konfederasi berkomitmen utk meningkatkan kesejahteraan buruh sawit indonesia di tahun 2018 dideklarasikan Jejaring Serikat Pekerja, Serikat Buruh Kelapa Sawit Indonesia (JAPBUSI). FTIA sejak berdirinya Japbusi sejak thn 2019 fokus meorganiser buruh di Kab.Nagan Raya, dikarenakan daerah ini ada sekitar 21 PKS, ” ujarnya.
Efendi Lubis mengatakan terkait Jejaring Ketenagakerjsaan Sawit Berkelanjutan (Jaga Sawitan), merasa perlu dibentuk LKS Tripsartit di sektor Sawit agar sosial dialog dapat terwujud, ” tutur efendi Lubis. (News Parameter com M.Arif. Bst Direktur Banten).
