NewsParameter.Com | Surabaya – Inspektur Jenderal Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir mewakili Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengingatkan agar Provinsi Jawa Timur (Jatim) dapat memperhatikan arahan Presiden Jokowi dan menjadikan fokus pembangunan daerah termasuk dalam perencanaan pembangunan Tahun 2024.
Hal tersebut diungkap Tomsi Tohir saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, belum lama ini di Hotel Shangri-La Surabaya.
Arahan Strategis tersebut, yaitu; Kendalikan inflasi; Turunkan kemiskinan ekstrem sampai target 0% pada 2024; Fokus turunkan stunting; Perhatikan investasi; Pastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri; Kabupaten/kota harus mulai mendesain kotanya dengan baik sehingga memiliki diferensiasi dan memaksimalkan potensi daerah; Jaga stabilitas politik dan keamanan menuju pada Pemilu 2024, dan Jamin kebebasan beragama.
“Arahan bapak presiden ini harus dijadikan fokus pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan daerah tahun 2024,” katanya.
Selaras dengan arahan dari presiden, Kemendagri juga memberikan lima arahan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah setempat. Antara lain; Pertama, memastikan kesinambungan pembangunan dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan, mengutamakan pencapaian outcome dan impact pembangunan. Kedua, memperhatikan konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
“Ketiga, kesiapan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045. Sedangkan arahan keempat soal kesiapan dukungan dan mengkondisikan tahun politik persiapan Pemilu-Pilkada Serentak 2024. Selanjutnya yang kelima mengutamakan penggunaan aplikasi SIPD dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah,” ucapnya.
Di sisi lain, Tomsi juga mengapresiasi beberapa kontribusi strategis Jawa Timur dalam mendukung pembangunan nasional. Tercatat, Provinsi Jatim telah dinobatkan sebagai Provinsi terbesar ke 2 (dua) yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu sebesar 14,26%;.
Prestasinya tak hanya di situ, Jatim juga merupakan Provinsi terbesar ke 5 (lima) dalam realisasi investasi dengan nilai Rp110,3 Triliun atau meningkat 38,8% dari tahun 2021 yang berarti paling tinggi dalam 5 tahun terakhir.
Peringkat ke 3 (tiga) ekspor nonmigas tertinggi senilai 25,58 juta US Dolar atau 8,55% dari total ekspor nonmigas secara nasional. Juga berhasil memajukan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,34% atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31%.
“Jatim mencatatkan tren positif dalam pengelolaan APBD yakni Realisasi pendapatan daerah sebesar 107,48 atau berada di atas rata-rata nasional 99,16% dan Realisasi belanja daerah 2022 sebesar 94,02% atau berada di atas rata-rata nasional 90,48%,” tutur Tomsi Tohir.
Selanjutnya, kata Tomsi, capaian indikator makro Provinsi Jatim Tahun 2021 ke 2022 menunjukan kondisi lebih baik yakni, Tingkat Kemiskinan pada tahun 2021 sebesar 9,71% menjadi 9,57% pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2021 sebesar 72,14 poin menjadi 72,75 poin pada tahun 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2021 sebesar 5,74% menjadi 5,49% pada tahun 2022.
“Saya berharap Jatim dapat menghadapi beberapa tantangan diantaranya soal inflasi gabungan Kota Se Jawa Timur yang relatif masih di atas angka nasional, di mana inflasi bulan Maret Jatim sebesar 6,13% atau di atas nasional sebesar 4,97%, Angka kemiskinan yang masih relatif masih di tinggi yaitu sebesar 10,49%, Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,75 atau di bawah nasional sebesar 72,91, Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,49% atau masih di bawah target RPJMN 2024 sebesar 2,50%.
Musrenbang RKPD Jatim 2024 turut dihadiri oleh Ketua DPD RI, Gubernur Jatim, Wagub Jatim, Wakil Ketua DPRD Jatim, Staf Ahli Pembangunan Sektor Unggulan Kementerian PPN/Bappenas, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Forkopimda, Akademisi, Bupati dan Walikota se-Jawa Timur, Kepala OPD se-Jawa Timur, Pimpinan Instansi Vertikal, Kepala Bappeda se-Jawa Timur, Tokoh Adat dan Tokoh Agama, Akademisi, Kepala Bappeda Provinsi, Sekretaris Daerah, stakeholders terkait di Wilayah Jatim serta perwakilan Kementerian/Lembaga terundang.’
