NewsParameter.Com | BIAK – Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo mendorong kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) RKPD dapat menjadi wadah untuk menciptakan masyarakat Orang Asli Papua (OAP) sebagai subjek pembangunan di Provinsi Papua.
Menurut John Wempi, pelaksanaan Musrenbang harus mampu menjawab dua hal fundamental,
Pertama, melalui forum Musrenbang diharapkan terjadi sinergitas dan harmonisasi program dan kebijakan dengan dokumen perencanaan sesuai dengan arah kebijakan afirmatif dan pemerataan kesejahteraan.
Kedua, harus mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan gagasan-gagasan program pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat sendiri yang diselaraskan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan nasional.
“Agar pelaksanaan musrenbang ini dijadikan sebagai wadah untuk membangkitkan mobilisasi fisik atau empati, mendorong aspirasi, mendidik keterampilan baru, menggerakkan partisipasi lokal dalam pembangunan dengan menjadikan masyarakat khususnya OAP sebagai subjek pembangunan bukan semata-mata hanya sebagai objek pembangunan.” jelas John Wempi.
Hal ini disampaikan dalam sambutan dan arahan pada Musrenbang RKPD Provinsi Papua yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah Gubernur bersama Bupati/Walikota se-Provinsi Papua Tahun 2023 dan Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi ASN Se-Provinsi Papua, Kamis (13/04/2023) di Swiss-Bell Hotel, Biak, Papua.
Lebih lanjut, John Wempi menyampaikan bahwa forum Musrenbang merupakan forum yang istimewa dan mempunyai tantangan tersendiri bagi Provinsi Papua Pasca Pemekaran 3 DOB.
“Kontribusi potensi ekonomi Provinsi Papua pasca pemekaran 3 DOB ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Oleh karena itu forum Musrenbang ini menjadi forum yang istimewa dan mempunyai tantangan tersendiri karena menjadi episode baru bagi Provinsi Papua dalam mengeksplorasi potensi daerah di luar mineral bawah tanah” ungkap John Wempi.
Sementara itu, John Wempi juga berharap agar hasil akhir musrenbang dapat menginterpretasikan dan mewakili langkah-langkah pemetaan dan pengembangan sumber daya alam dan manusia di Provinsi Papua dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Sebagai penutup, John Wempi Wetipo menyampaikan bahwa Kemendagri berkomitmen dan secara aktif akan melakukan asistensi dan supervisi kepada 6 (enam) Provinsi di Tanah Papua.
Hal ini dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan Otonomi Khusus dan memastikan tersedianya ruang bagi Orang Asli Papua untuk terlibat secara aktif dalam segala aspek penyelenggaraan pemerintahan, politik, sosial kemasyarakatan, dan perekonomian sampai ke level distrik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
