NewsParameter.Com | Jakarta – Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Zanariah hadir secara daring mewakili Menteri Dalam Negeri dalam acara Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, belum lama ini.
Musrenbang tahunan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam merencanakan pembangunan secara inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
“Musrenbang RKPD ini mempunyai arti penting dalam rangkaian penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah. Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi atas program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diusulkan untuk ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 hingga nantinya sampai ke APBD” ungkap Zanariah di sela-sela sambutannya.
Musrenbang RKPD Provinsi Bangka Belitung mengusung tema pembangunan yaitu “Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Pengembangan SDM dan Stabilitas Demokrasi”. Tema tersebut sudah disinkronisasi dengan tema pembangunan tahunan nasional.
Pada kesempatan yang sama, Zanariah juga mengapresiasi Provinsi Bangka Belitung atas capaian target penurunan angka kemiskinan tahun 2022 menjadi sebesar 4,61 persen. Capaian tersebut sudah lebih baik dari capaian Nasional dan menempatkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi Provinsi dengan jumlah penduduk miskin paling rendah di wilayah Sumatera.
Berdasarkan data angka kemiskinan pada tahun 2022, aspek kesejahteraan masyarakat setempat sudah jauh lebih baik, namun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih terdapat 17.245 keluarga yang masuk dalam kategori Desil 1 kemiskinan ekstrem.
“Kondisi ini perlu menjadi perhatian semua pemangku kepentingan. Penurunan tingkat kemiskinan harus diupayakan lebih optimal dan perlu strategi yang dapat menjaga konsistensi penurunan kemiskinan dan tetap memperhatikan basis data kemiskinan ekstrim yang presisi sehingga penanganan menjadi semakin tepat sasaran,” tegasnya.
Terakhir, pada Musrenbang RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 terdapat harapan dari salah satu peserta yang hadir agar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya Kota Kapur di Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka bisa menjadi Pusat penelitian yang berskala nasional dan internasional.
