NewsParameter.Com | Banjarbaru – Dirjen Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud mewakili Menteri Dalam Negeri pada acara Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 pada tanggal 13 April 2023 secara luring. Musrenbang dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring) bertempat di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Musrenbang dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Menteri Dalam Negeri yang diwakili Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Menteri PPN/Kepala Bappenas hadir diwakili oleh Staf Ahli Menteri Hubungan Kelembagaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang diwakili oleh Direktur Pengembangan Infrastruktur Regional, Ketua dan Anggota DPRD Kalimantan Selatan, Bupati/Walikota atau yang mewakili, Sekda, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Bappeda se-Kalimantan Selatan, Pimpinan BUMD, para akademisi, serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan pers.
Tema dari pelaksanaan Musrenbang dimaksud adalah “Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif” telah mendukung RKP Tahun 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Pada kesempatan tersebut, mengawali arahannya, Restuardy Daud menyampaikan beberapa point penting diantaranya yaitu bahwa Pembangunan daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, oleh karena itu program pembangunan daerah harus ada keselarasan, konektivitas dan terintegrasi dengan pembangunan nasional.
“Hasil Rakortekrenbang Tahun 2023 sebagai bentuk sinkronisasi antara Rancangan awal RKP dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, Terdapat 763 Sub Kegiatan dengan total pagu Rp. 2.437 Miliar yang mendukung prioritas urusan nasional serta terdapat 20 usulan Major Project, dengan rincian 3 usulan diakomodir, 13 usulan dibahas lebih lanjut, dan 4 usulan yang ditolak,” ujar Restuardy Daud.
Kemendagri mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat membawa tren pertumbuhan ekonomi yang positif pada tahun 2020 Kalimantan Selatan sudah rebound setelah tahun 2020 sebelumnya terdampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan pertumbuhan negatif.
“Untuk tingkat pertumbuhan yang positif tersebut, kita yakini akan menjadi akselerasi untuk menyelesaikan isu-isu pembangunan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dan perlunya strategi untuk terus melanjutkan apa yang telah dilakukan di periode sebelumnya,” ujar Restuardy Daud.
Selain itu, dari aspek fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam beberapa tahun terakhir menunjukan tren yang positif. Derajat otonomi fiskal atau kemampuan fiskal Provinsi Kalimantan Selatan tergolong kuat dilihat dari sektor PAD lebih dari 50% dibandingkan dana transfer daerah. Hal ini menunjukan kekuatan APBD Provinsi Kalimantan Selatan yang diharapkan bisa mengenerate untuk pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan.
Restuardy menekankan agar potensi sumber daya alam yang dimiliki Kalimantan Selatan seperti potensi mineral dan batubara, perlu dikembangkan untuk peningkatan perekonomian dan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup. Selain itu, terdapat beberapa potensi pengembangan wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan yang dibagi menjadi beberapa wilayah, yaitu Kawasan Metropolitan Banjarbakula, Kawasan Industri dan Pesisir dan Kawasan Banua Alam, dimana pengembangan wilayah ini juga mendukung penguatan perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan.
Selanjutnya Restuardy Daud menyampaikan beberapa arahan pembangunan daerah tahun 2024. Salah satunya yaitu arahan Bapak Presiden terkait dengan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% di tahun 2024. Diharapkan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas.
Selain itu, Restuardy Daud menambahkan mengenai prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan data Buku Hasil Studi Status Gizi (SSGI) tahun 2022 berada pada angka 24,6%, capaian ini masih diatas nasional sehingga perlu mendapatkan perhatian seluruh pemangku kepentingan, dan juga seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang angka prevalensi stuntingnya masih diatas nasional.
“Bahwa dalam rangka Bulan Suci Ramadhan dan Puasa, kestabilan pangan dan inflasi menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, diharapkan dapat proaktif untuk memantau harga-harga bahan pangan di daerah masing-masing agar tetap dapat stabil,” terang Restuardy Daud.
“Dimana Sekda sebagai Kasatgas pangan agar mengendalikan harga pangan, serta daerah-daerah yang kurang terkendali agar melakukan intervensi pengendalian, pemerintah pusat juga memonitor melalui TPIP (khususnya tarif PLN, PDAM, angkutan kota),” tuturnya.
Sebagai penutup Restuardy menyampaikan bahwa tahun 2024 akan dilaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak. Keberhasilan Pemilihan Umum dan Pilkada serentak tahun 2024 tentunya memerlukan dukungan pemerintah daerah.
