Newsparameter.com | Bitung, — Pemerintah Kota Bitung mulai merealisasikan pembayaran tunggakan gaji bagi para kepala lingkungan (Pala) dan ketua rukun tetangga (RT) sejak Jumat pekan lalu.
Pembayaran ini mencakup gaji bulan Oktober 2024 dengan total nilai mencapai Rp1,6 miliar untuk 275 Pala dan 1.001 Ketua RT di seluruh wilayah Kota Bitung.
Kabar ini disambut dengan penuh syukur oleh para penerima. Mereka mengapresiasi langkah cepat dan komitmen Wali Kota Bitung Hengky Honandar, SE, bersama Wakil Wali Kota Randito Maringka yang menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan aparatur di tingkat lingkungan.
Menurut informasi yang diterima dari Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung, Riano Senduk, pemerintah juga sedang memproses pembayaran gaji tertunggak bagi Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Kontrak Kerja (TKK) tahun 2024. Proses pencairan dijadwalkan mulai berjalan dalam minggu ini.
Adapun untuk gaji Pala dan RT bulan November 2024, Pemkot Bitung berencana akan membayarkannya pada tahun 2026, dengan tetap memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah. Kebijakan ini diambil agar pengelolaan keuangan daerah tetap sehat dan tidak membebani anggaran tahun berjalan.
Sejumlah Pala dan RT di Bitung menyampaikan apresiasi kepada pimpinan daerah.
“Ko Hengky dan Randito tidak melihat warna. Mereka peduli pada kesejahteraan kami,” ujar salah seorang mantan Ketua RT Kelurahan Bitung Tengah, Mansyur Malik yang turut menerima pembayaran gaji tertunggak tersebut. Sabtu, (01/11/2025).
Langkah ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen Pemkot Bitung untuk menghapus citra negatif mengenai tunggakan gaji di lingkungan pemerintahan kota.
Dengan membayar secara bertahap, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menata tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Wali Kota Hengky Honandar menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya memenuhi hak para aparat pemerintah di tingkat kelurahan dan lingkungan.
“Kami patuh pada aturan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Prinsipnya, semua hak masyarakat dan aparatur akan tetap kami selesaikan,” tandasnya.(*)
