Newsparameter.com | BEKASI ~ Diskusi Reboan kali ini berbeda. Jika sebelumnya menghadirkan Caleg untuk Kabupaten Bekasi dari Dapil 3, lalu dilanjut miinggu berikutnya Caleg dari Dapil 2, kali ini Caleg untuk Provinsi Jawa Barat dari Dapil 9 Kabupaten Bekasi yang menjadi narasumber diskusi. Mereka yaitu Ata Suryadi Caleg dari Partai Ummat, Abu Fitri Mu’min Caleg dari Partai Nasdem, Azmi Robbani Caleg dari PKS, dan Yopi Oktavianto Caleg dari PKB.
Acara yang digelar pada Rabu 15 November 2023 ini masih digawangi oleh Perhimpunan Aktivis 98 Jawa Barat. Peserta yang tidak bisa hadir Payungisme Jl Pendidikan No. 38 Tambun Selatan, bisa mengikuti secara langsung melalui media sosial Facebook dan YouTube.
Sejumlah pertanyaan telah disiapkan sebelumnya oleh panitia. Kemudian diselingi pertanyaan dan tanggapan dari peserta. Secara umum membahas tentang kebekasian yang meliputi pendidikan, ketenagakerjaan, kesempatan bersaing, kebijakan keberpihakan pemerintah, pengawasan kinerja pemerintah, pengawasan anggaran, terkait UMKM, lingkungan hidup, dan lainnya.
Ata Suryadi, Caleg dari Partai Ummat, mengusulkan one village one product sebagai solusi mengatasi pengangguran. Selain anggaran yang perlu ditingkatkan, pengawasan terhadap pelaksanaan juga tidak kalah penting.
“Tidak usah takut dengan KPK atau BPK kalau memang kerjanya benar,” tegas Ata yang pernah jadi Anggota DPRD Kabupaten Bekasi ini.
Abu Fitri Mu’min, Caleg dari Partai Nasdem memaparkan sejumlah program, diantarnya adalah bahwa pemekaran merupakan solusi untuk pemerataan pembangunan. Tidak hanya itu, pengawasan terhadap eksekutif perlu ditingkatkan lagi agar tupoksi mereka lebih maksimal.
“Kita perlu menciptakan lapangan kerja baru guna mengurangi pengangguran dan mengatasi kemiskinan,” jekas Abu Fitri.
Azmi Robbani, Caleg dari PKS, mengatakan bahwa kualitas pendidikan formal dan informal perlu ditingkatkan lagi agar dapat bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain yang masuk ke Bekasi. Selain itu, terhadap orang Bekasi yang tidak terserap di dunia industri, perlu ada upaya peningkatan kapasitas bagi UMKM.
“Perlu dilakukan pengawalan aspirasi dari Bekasi ke Provinsi maupun sebaliknya. Hal tersebut sudah saya lakukan melalui wadah yang saya bentuk yakni AR Institute,” tegas Azmi, narasumber paling muda ini.
Yopi Oktavianto, Caleg dari PKB menyatakan bahwa Pemkab Bekasi harus memberikan beasiswa kepada orang Bekasi untuk kuliah yang lulusannya akan ditempatkan di dinas-dinas atau badan-badan pemerintah terkait.
“Dengan begitu, Pemkab akan diisi oleh putera terbaik dari Bekasi, orang yang mengerti tentang kampung halamannya. Sehingga, akan ada rasa kepedulian dan perhatian yang lebih,” jelas Yopi yang pernah jadi buruh migran selama tiga tahun di Jepang.
Terkait kebijakan keberpihakan terhadap orang Bekasi, peserta diskusi asal Babelan, Muhaidin Darma mempertanyakan keberpihakan STTD terhadap mahasiswa dari Bekasi yang tidak ada. Haji Ata sebagai orang yang tinggalnya satu desa dengan sekolah tinggi milik pemerintah tersebut, menyayangkan tidak adanya kebijakan Bupati terhadap harus adanya mahasiswa asal Bekasi.
Rafiq Hafiludin, yang merupakan anggota BPD Desa Tambun mempertanyakan tentang pendidikan vokasi bagi masyarakat Bekasi yang masih lemah. Padahal dari pihak Kementerian Dikbudristek sangat gencar menyuarakan itu melalui program dan anggaran.
Endra Kusnawan, selaku Sejarawan Bekasi yang turut hadir, mempertanyakan komitmen kebekasian terhadap para Caleg. Karena selama ini, Bekasi selalu dipinggirkan dalam hal kebijakan provinsi.
(Lucky/red)
