NewsParameter.Com | Kepri – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kepri Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI), Husnul dan Ketua Rumah Milenial Indonesia (RMI) Kepri Rimbun Purba meminta Kapolda Kepri Irjen Pol. Tabana Bangun untuk secepatnya dilakukan penindakan tegas terhadap Kapolres Tanjungpinang Kombes Heribertus Ompusunggu.
Dari informasi yang dihimpun, saat ini Polres Tanjungpinang menjadi sorotan karena beberapa kasus mencuat baru baru ini di sejumlah media dengan dugaan bahwa Polres Tanjungpinang main mata dengan mafia solar bersubsidi, mafia Pelabuhan Tikus dan Mafia Mikol serta Rokok Ilegal yang saat ini telah beredar di kalangan masyarakat.
Tidak hanya itu, hal juga ini menjadi sorotan masyarakat di Kepri terkhusus di Warga Tanjung Pinang untuk secepatnya dipanggil dan ditindak tegas Kapolres Tanjung Pinang.
“Kita meminta kepada Pak Kapolda Kepri untuk bertindak tegas terhadap anggota polri yang bermasalah baik itu anggota biasa dan pejabat struktur di wilayah hukum Provinsi Kepri”, kata Ketua DPD GMNI, Husnul.
Ketua DPD GMNI Kepri meminta kepada Kapolda Kepri agar menjalankan instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan mengambil langkah – langkah tegas terhadap anggota yang bermasalah, seperti halnya dengan Kasus Ferdy Sambo.
“Kita masih ingat betul kasus kabid propam polri sambo. Di awal masyarakat kurang yakin bahwa Ferdy Sambo akan ditindak tegas mengingat FS dekat dengan Kapolri karena mempunyai jabatan strategis dan sering dibawa kunjungan kerja. Ketika kasus Sambo meledak, di mana publik jadi tahu bahwa selama ini banyak polisi yang pating penthalit (simpang siur) melupakan jati dirinya sebagai Bhayangkara Negara, sehingga kepercayaan publik pada Polri tinggal 54 persen,” ungkap Husnul ke awak media.
Ditambahkan Husnul, jangan sampai peristiwa itu terjadi di Provinsi Kepri, lebih baik mencegah, jangan sampai rakyat jadi membenci polisi. Lebih benci ketimbang pada “polisi tidur” yang bikin perjalanan pengendara mobil-motor tidak nyaman.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua GMNI, Rimbun Purba mengatakan, di Kepri ini harus menjalan program presisi. Presisi merupakan akronim dari prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan.
“Bagi RMI, Polda Kepri tranparansi berkeadilan itu penting agar pelaksanaan setiap tugas kepolisian dapat menjamin rasa keamanan dan rasa keadilan masyarakat. Ini memang dibutuhkan komitmen, prediktif dan responsibilitas. Komitmen artinya ada tindakan yang konsisten dan terus menerus sehingga Polri dapat melakukan pencegahan secepat mungkin,” tuturnya.
Ditegaskan Rimbun Purba, Kapolda secara cepat dan tepat, responsif, humanis, transparan, bertanggung jawab dan berkeadilan.
“Menurut kami transparansi berkeadilan penting dalam melaksanakan tugas. Kami sepakat bahwa jika tidak ada tindakan nyata dari Kapolda Kepri, kami akan sampaikan hal ini tingkat pusat, dalam hal Mabes Polri melalui media fan surat resmi,” tutupnya.*(Tim/Red)
