NewsParameter | DEPOK ~ Transparansi dan efektivitas kerja menjadi sorotan utama dalam kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Mekarsari, Cimanggis, Depok. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah persoalan muncul terkait pengelolaan kegiatan dan koordinasi di lingkungan tersebut. Senin, (18/11/2024).
Minimnya Transparansi Pengelolaan Kegiatan, Sejumlah anggota LPM Mekarsari menyoroti kurangnya transparansi dari Ketua LPM dalam berbagai kegiatan dan pekerjaan di wilayah Mekarsari. Hingga saat ini, banyak kegiatan yang dilaksanakan tanpa adanya informasi yang jelas atau pelibatan anggota secara menyeluruh. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan anggota dan masyarakat tentang bagaimana mekanisme pengelolaan kerja yang diterapkan.
salah satu sorotan terbesar adalah ketidakhadiran bendahara LPM dalam berbagai forum dan kegiatan selama dua tahun masa kepengurusan. Absennya bendahara menimbulkan kekhawatiran mengenai pengelolaan anggaran dan keuangan organisasi. Tidak adanya kejelasan mengenai fungsi bendahara dalam struktur organisasi semakin menambah tanda tanya besar terkait profesionalisme dan akuntabilitas kepengurusan.
Peran Anggota Hanya Sebatas Nama, Masalah lain yang mencuat adalah sejumlah anggota dalam struktur LPM hanya terpampang nama tanpa adanya pelibatan aktif dalam kegiatan. Salah satu contohnya adalah anggota yang bertugas di bidang keamanan, yang disebut tidak pernah diikutsertakan dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan struktur organisasi dan kurangnya sinergi antara pengurus.
Anggota LPM melaporkan telah melakukan dua kali rapat evaluasi dengan Ketua LPM, sudah membahas masalah-masalah yang terjadi. Namun, hingga saat ini, hasil evaluasi tersebut belum direalisasikan terkesan di abaikan. Kegagalan menindaklanjuti hasil rapat mencerminkan lemahnya komitmen kepemimpinan dalam menyelesaikan permasalahan internal.
Dengan berbagai persoalan yang terjadi, anggota LPM dan masyarakat Mekarsari berharap ada langkah konkret dari Ketua LPM untuk memperbaiki sistem kerja, meningkatkan transparansi, dan melibatkan semua pihak dalam kegiatan. Peran LPM sebagai motor penggerak pemberdayaan masyarakat sangat penting, sehingga pengelolaan yang baik dan akuntabel menjadi keharusan.
Anggota LPM meminta tindakan nyata, bukan hanya janji, dari Ketua LPM untuk mengembalikan kepercayaan dan memastikan keberlanjutan program-program yang mendukung pembangunan lingkungan Mekarsari.
(*)NP./red
