Jayapura – SPN Polda Papua menggelar kegiatan Sertifikasi Pendidik dan Pengasuh Polri T.A. 2022 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polri.
Kegiatan Sertifikasi tersebut dilaksanakan di Aula Elsama Numberi SPN Polda Papua, pada Kamis (22/9). Kegiatan dihadiri oleh Ka SPN Polda Papua Kombes Pol Marison Tober H. Sirait, S.I.K.,M.H, Kombes Pol Yerry Oskag, S.I.K. dan tim serta diikuti oleh 40 peserta terdiri dari 20 Pengasuh, 20 Pendidik.
Kombes Pol Yerry Oskag dalam kesempatannya menyampaikan bahwa sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi yang sudah ditetapkan.
“Sertifikat kompetensi adalah bentuk pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada jenis profesi. Sertifikat kompetensi diberikan oleh lsp yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP,” kata Yerry.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa LSP Lemdiklat Polri saat ini telah memiliki 75 lisensi sertifikasi kompetensi. Sebagaimana diamanatkan dalam Perkap tentang Sisdik Polri pasal 35 dan 36 bahwa salah satu persyaratan pendidik adalah harus memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi, maka dalam rangka mempersiapkan personel pendidik yang berkompeten, maka perlu dilakukan sertifikasi, oleh karena itu pada hari ini dilakukan sertifikasi kompetensi pendidik Polri.
“Dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidik yang berkompeten tersebut. Acuan pembanding yang digunakan untuk sertifikasi pendidik Polri dan pengasuh adalah Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Pendidik Polri dan Pengasuh yang ditetapkan oleh Kalemdiklat Polri,” jelasnya.
Nantinya para peserta uji akan didampingi oleh Asesor Kompetensi yang sudah mendapat pelatihan dan lulus uji asesor yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Para asesor akan mengumpulkan bukti dari masing-masing peserta, apakah bukti-bukti tersebut memenuhi atau belum memenuhi standar kompetensi kerja yang sudah ditetapkan memenuhi standar kompetensi berarti kompeten (K) sedangkan tidak memenuhi standar berarti belum kompeten (BK).
“Bagi peserta yang dinyatakan kompeten akan diberikan sertifikat kompetensi yang berlaku sesuai skema yang baru yaitu selama 3 tahun dapat diperpanjang apabila yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagaimana yang tercantum dalam skema sertifikasi,” ujarnya.
Kombes Yerry juga berpesan kepada para peserta sertifikasi bahwa harus selalu mematuhi patuhi protokol kesehatan selama kegiatan sertifikasi kompetensi pendidik dan pengasuh, kemudian
panitia penyelenggara dan asesor kompetensi harus bekerja secara profesional dan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.
“Peserta yang berhak memperoleh sertifikat kompetensi hanya peserta yang telah dinyatakan memenuhi syarat dan benar-benar kompeten serta
yang dinyatakan kompeten diharapkan nantinya dapat berperan untuk memperkuat proses penjaminan Mutu pendidikan di SPN Polda Papua,” tutup Kombes Pol Yerry.
